Tugas Mandiri 09 : Nayla Salwa Al-Zahra E37

 

Menganalisis Isu-Isu Hukum yang Sedang Berkembang dan Memiliki Relevansi Tinggi dalam Tingkat Masyarakat

Disusun Oleh:

Nayla Salwa Al-Zahra

(46125010102)

1. Laporan Kasus 1: Menganalisis Isu Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Sumber:

[https://www.kompas.com/edu/read/2023/11/15/090000471/kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-dan-penanganannya](https://www.kompas.com/edu/read/2023/11/15/090000471/kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-dan-penanganannya)

Sumber 2:

[https://nasional.tempo.co/read/1790456/kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-dan-tantangan-penegakan-hukum](https://nasional.tempo.co/read/1790456/kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-dan-tantangan-penegakan-hukum)

Analisis Isu Hukum

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak korban yang enggan melapor karena takut stigma, tekanan sosial, atau ancaman dari pelaku yang memiliki posisi kuasa. Padahal, negara telah mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Isu hukum yang muncul adalah lemahnya implementasi kebijakan di tingkat kampus. Beberapa perguruan tinggi belum memiliki satuan tugas yang bekerja secara maksimal, sehingga perlindungan korban tidak berjalan efektif. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi membutuhkan komitmen institusi dan keberanian korban untuk melapor. Relevansi kasus ini sangat tinggi karena menyangkut hak atas rasa aman dan perlindungan hukum bagi mahasiswa.

2. Laporan Kasus 2: Menganalisis Isu Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan**

Sumber:

[https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nq1y2z1w4o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nq1y2z1w4o)

Sumber 2:

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201120000-12-1088000/kasus-pencemaran-lingkungan-dan-tanggung-jawab-hukum-perusahaan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201120000-12-1088000/kasus-pencemaran-lingkungan-dan-tanggung-jawab-hukum-perusahaan)

Analisis Isu Hukum

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri merupakan isu hukum yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan industri. Kasus pembuangan limbah berbahaya ke sungai atau laut menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat.

Secara hukum, tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali lemah akibat kepentingan ekonomi dan politik. Isu ini relevan karena menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menunjukkan pentingnya keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia.

3. Laporan Kasus 3: Menganalisis Isu Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Sumber:

[https://www.kompas.com/nasional/read/2024/01/18/12000031/kasus-pembatasan-kebebasan-berpendapat-di-ruang-publik](https://www.kompas.com/nasional/read/2024/01/18/12000031/kasus-pembatasan-kebebasan-berpendapat-di-ruang-publik)

Sumber 2:

[https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5j0r9k7m3o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5j0r9k7m3o)

Analisis Isu Hukum

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, baik melalui penindakan aparat, penggunaan pasal karet dalam undang-undang, maupun tekanan sosial.

Isu hukum dalam kasus ini terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Penegakan hukum yang tidak proporsional dapat mengancam demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Relevansi isu ini sangat tinggi karena kebebasan berpendapat merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokratis dan partisipasi warga negara.

Kesimpulan

Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa isu hukum yang berkembang di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab negara. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.