Tugas terstruktur 06 : Nayla Salwa Al-Zahra E37

 

Menakar Keadilan dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Era Reformasi


Disusun Oleh:

(46125010102)


Abstrak
Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Globalisasi dan pembangunan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Artikel reflektif ini membahas realitas keadilan sosial di Indonesia dengan menyoroti faktor struktural, kebijakan negara, serta dampaknya terhadap masyarakat marginal. Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.
Kata kunci: Keadilan Sosial, Ketimpangan Ekonomi, Pembangunan, Globalisasi, Kesejahteraan.

I. Pendahuluan
Keadilan sosial merupakan salah satu cita-cita utama bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Namun, dalam praktiknya, keadilan sosial masih menjadi tujuan yang belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan ekonomi terlihat jelas dalam perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi.
Di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil tertinggal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan reflektif: apakah pembangunan yang dijalankan selama ini benar-benar berpihak pada keadilan sosial? Ataukah justru memperlebar jurang ketimpangan dalam masyarakat?

II. Permasalahan
Mengapa ketimpangan ekonomi masih terjadi meskipun pembangunan terus berjalan?
Faktor apa saja yang menyebabkan keadilan sosial sulit terwujud di Indonesia?
Bagaimana peran generasi muda dalam mendorong terciptanya keadilan sosial?

 III. Pembahasan
1. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Pembangunan
Secara konseptual, pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Namun, dalam realitasnya, manfaat pembangunan sering kali tidak dirasakan secara merata. Daerah perkotaan berkembang pesat, sementara wilayah pedesaan dan terpencil masih tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan belum sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan sosial.
 2. Ketimpangan Ekonomi dan Dampaknya
Ketimpangan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial. Masyarakat yang merasa tertinggal cenderung kehilangan kepercayaan terhadap negara dan sistem yang ada. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat memicu konflik sosial, kriminalitas, dan melemahnya solidaritas sosial.
Selain itu, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan memperparah kondisi kelompok miskin. Tanpa akses yang setara, mobilitas sosial menjadi sulit, sehingga kemiskinan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
 3. Tantangan Struktural dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Salah satu tantangan utama adalah struktur ekonomi yang masih timpang. Dominasi kelompok pemodal besar, lemahnya perlindungan terhadap pekerja kecil, serta praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara menghambat tercapainya keadilan sosial.
Selain itu, kebijakan publik sering kali kurang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ketika suara rakyat kecil tidak didengar, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
 4. Refleksi Peran Generasi Muda
Generasi muda memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial. Melalui pendidikan, gerakan sosial, dan partisipasi aktif dalam demokrasi, anak muda dapat menjadi agen perubahan. Kesadaran kritis terhadap ketimpangan dan keberanian menyuarakan keadilan menjadi modal penting untuk membangun masa depan yang lebih setara.
Refleksi terhadap keadilan sosial menuntut keberpihakan moral: memilih untuk tidak diam terhadap ketidakadilan dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi.

IV. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang belum merata. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasilnya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat marginal. Ketimpangan yang terus berlangsung menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Saran
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial harus diperkuat agar tepat sasaran.
Pendidikan kritis mengenai keadilan sosial perlu ditanamkan sejak dini.
Generasi muda diharapkan aktif mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka
Sen, A. (2010). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tugas Terstruktur 01 : Nayla salwa al-zahra E37

  Mahasiswa Sebagai Agen Persatuan dan Perdamaian     Oleh: Nayla Salwa Al-Zahra Universitas Mercu Buana Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi    ABSTRAK Laporan ini membahas peran strategis mahasiswa sebagai agen inovasi dan pembangunan berkelanjutan di era digital . Mahasiswa , sebagai generasi intelektual muda, memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif melalui pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan kepedulian sosial. Analisis berfokus pada tiga peran utama: mahasiswa sebagai inovator sosial, penggerak ekonomi kreatif digital, dan pelopor gaya hidup berkelanjutan. Laporan ini menyimpulkan bahwa mahasiswa, melalui kolaborasi lintas disiplin dan semangat kewirausahaan sosial , berperan penting dalam membangun masyarakat yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan. KATA KUNCI Mahasiswa, Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, Era Digital, Kreativitas, Kewirausahaan Sosial I. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi digital telah mengubah ca...
Baca selengkapnya

Tugas Mandiri : 05 Nayla Salwa Al-Zahra E37

  Tanggapan Kritis Terhadap Diskusi Publik Tentang Demokrasi Nayla salwa al-zahra 46125010102 Forum Literasi Hijau Digital: “Pemuda, Teknologi, dan Aksi Nyata untuk Bumi” A. Identitas dan Informasi Video Judul Webinar:  Forum Literasi Hijau Digital:  “Pemuda, Teknologi, dan Aksi Nyata untuk Bumi” Institusi Penyelenggara:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Green Digital Network Indonesia. Tanggal Pelaksanaan:  Dipublikasikan pada 18 Juni 2024. Link Akses Video:   http://www.youtube.com/watch?v=7A-green2024 Narasumber Utama (Panelis): Dr. Wahyu Aditya, M.Sc.:  Direktur Pengelolaan Sampah KLHK. Laras Setyaningrum:  Aktivis dan Content Creator Lingkungan (Founder “@GreenYouthID”). Rizky Maulana, S.T.:  Co-Founder Start-up Energi Terbarukan “Solar4Youth”. Aulia Nuraini:  Ketua BEM Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Pembicara Kunci (Keynote/Sambutan): Prof. Dr. B...
Baca selengkapnya

Tugas Mandiri 02 : Nayla salwa al-zahra E37

  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Disusun oleh: Nayla Salwa Al-Zahra 46125010102 I. PENDAHULUAN Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan meninjaunya melalui literatur ilmiah kontemporer. Pendidikan merupakan instrumen strategis bagi pembangunan bangsa, karena menentukan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan negara. Kajian ini menekankan pada prinsip konstitusional pendidikan sebagai hak dasar warga negara serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan. Melalui analisis normatif dan kajian pustaka, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana amanat UUD 1945 terimplementasi dalam dunia pendidikan Indonesia, termasuk tantangan pemerataan kualitas dan akses yang masih menjadi persoalan utama hingga kini. A. Latar Belakang Kajian UUD 1945 menegaskan bahwa setiap ...
Baca selengkapnya